BEKASISATU, KOTA BEKASI – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi terus memperjuangkan kesejahteraan Kader Posyandu dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Hal ini diungkapkan langsung Kepala Dinas DPPPA Kota Bekasi Drh. Satia Sriwijayanti Anggraini saat menginformasikan terkait turunnya anggaran operasional bagi kader Posyandu dan PKK, Kamis (05/09/24).
Menurutnya, pemberian uang operasional ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kota untuk pemberdayaan perempuan. Karena PKK dan Posyandu diisi oleh wanita hebat yang konsern bekerja kepada lingkungan
“Pemerintah memberikan bantuan operasional melalui APBD sebesar Satu juta rupiah per bulan untuk semua organisasi posyandu dan pkk
Selama 12 kali dalam setahun,” ucap Satia.
Dirinya menyebut, biaya operasional ini merupakan bentuk kepedulian Pemkot Bekasi, dan juga sebagai komitmen pak Pj. Walikota Bekasi dalam pemberdayaan PKK dan Posyandu yang sudah diterapkan sesuai rencana tahun sebelumnya.
Selain operasional ada juga anggaran BPJS ketenagakerjaan untuk anggota posyandu dan PKK
“Bentuknya adalah operasional dan iuran BPJS, apabila ada kecelakaan bisa mendapatkan klaim dari BPJS ketenagakerjaan,” ucap Satia
Satia menjelaskan, anggaran operasional itu akan diberikan pertiga bulan sekali, anggarannya ada di kecamatan dan kelurahan, berkoordinasi dengan dinas DPPPA
“Jadi anggaran tersebut diberikan per organisasi posyandu disetiap 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan. Alhamdulillah untuk triwulan pertama sudah diterima semuanya,” tutupnya
