Example floating
Example floating
Advertorial

DPRD Kota Bekasi Laporkan Hasil Pansus 7 Ke Pemkot

BekasiSatu
×

DPRD Kota Bekasi Laporkan Hasil Pansus 7 Ke Pemkot

Sebarkan artikel ini


Iklan - Dalam Artikel
Example 300x600
Iklan - Dalam Artikel

Kota Bekasi – Rapat Paripurna yang digelar Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi di gedung DPRD, merupakan penyampaian Laporan
Pansus 7 DPRD Kota Bekasi, penyampaian Bapemperda, LKPJ Wali Kota Bekasi tahun
2020 dan pandangan Fraksi-fraksi DPRD, yang kemudian dilanjutkan dengan
penandatanganan kesepakatan antara Pemkot dengan DPRD tentang persetujuan
Raperda menjadi Perda, serta pembentukan Pansus LKPJ 1,2,3, dan 4 DPRD Kota
Bekasi, pada Senin (05/04/21).

 

Hadir dalam paripurna tersebut, Ketua DPRD H. Choiruman J.
Putro, Wakil Ketua H. Edi, Bambang Tahapan, Anim Imanudin serta Wali Kota
Bekasi DR. H. Rahmat Effendi dan wakil Wali Kota Bekasi DR. Tri Adhianto.

 

Dalam pidatonya, Rahmat Effendi menjelaskan tentang
perubahan PT Sinergi Patriot menjadi perseroan (Perda No 14 tahun 2018) terkait
hulu dan hilir gas. Walaupun Kota Bekasi tidak memiliki sumber daya PT Sinergi,
namun dapat menggali energi hilir dan memiliki tiga bisnis anak usaha
(Jatinegara industri, Gas Bumi Rawalumbu dan Retribusi Gas) untuk hotel se- Kota
Bekasi.

 

Kemampuan dalam mengkaji Raperda dapat diselesaikan dengan
tepat waktu dan semangat kerja. Kemudian tidak sampai surut ditahun 2021.

 

Dilanjutkan pandangan Fraksi-fraksi terkait LKPJ Wali Kota
Bekasi, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan oleh Alimudin,
pihaknya mengevaluasi selama satu tahun mengenai pelaksanaan capaian anggaran.

 

“Tidak ada penjelasan tentang ada capaian kinerja sesuai PP
13 tahun 2019. Indikator terhambatnya program dan realisasi APBD penyerapan
kurang ada penjelasan. Kemudian LKPJ harus membuat kebijakan strategis 16 Perda
dan 18 Perwal, karena tidak ada pelaksanaan,” ungkapnya.

 

Sedangkan apresiasi terhadap kinerja penghargaan dari
beberapa instansi, masih belum menyajikan secara lengkap. Sehingga LKPJ belum
lengkap, renstra perlu secara komperhensif, dan harus ada penyempurna angka
terkait LKPJ Wali kota Bekasi,” tambahnya.

 

Dilanjutkan, pandangan dari fraksi PDI Perjuangan yang
dibacakan oleh Heri Purnomo, bahwa mengapresiasi tepat waktunya LKPJ 2020,
kinerja lancar walaupun di tengah pandemi, dapat bekerja secara maksimal dalam
pelayanan kesehatan dan sosial bagi masyarakat.

 

Kemudian dari fraksi Golkar Persatuan oleh Dariyanto,
“Kinerja 2020 sangat baik dengan pembuktian 20 penghargaan dari berbagai
institusi,” katanya.

 

Lalu, Fraksi Gerindra dibacakan oleh Musthofa, Fraksi Amanat
Nasional dibacakan oleh Aminah tidak membacakan pandangan.

 

Selanjutnya, Fraksi demokrat oleh Abdul Rozak meminta
Transparansi, Akuntabelitas. Karena berdasarkan aturan menerima dengan baik dan
DPRD capaian program kegiatan. Dan Peraturan koreksi pasal 40 tahun 13 tahun
2019 LKPJ Wali Kota Bekasi.

 

Diketahui, dalam paripurna ini juga, telah mengesahkan dua
rancangan Raperda tentang Sarana, Prasarana Utilitas Umum dan Rancangan Persero
Mitra Patriot, sekaligus ditandatangani oleh Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota
Bekasi. (GL/ADV)