Example floating
Example floating
Kota Bekasi

Gegara Double Anggaran, APH Diminta Awasi Pembangunan GOR Terpadu

Galih
×

Gegara Double Anggaran, APH Diminta Awasi Pembangunan GOR Terpadu

Sebarkan artikel ini
Foto : Pembangunan Proyek GOR Terpadu Samping Stadion Patriot Chandrabhaga (doc.cam)

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Pembangunan Proyek Gedung Stadion Bersama (GOR Terpadu) di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, harus diselidiki oleh aparat penegak hukum.

Dari data yang diterima, proyek yang bersebelahan dengan Stadion Patriot Chandrabaga menilai anggaran sebesar Rp. 9,809,602,000.00 pada tahun 2023 bersumber APBD Provinsi Jabar

Namun pada tahun 2024 dianggarkan kembali proyek GOR terpadu tersebut sebesar Rp. 49,3 miliar, padahal proyek tersebut bukan proyek Multiyears.

Yang lebih mencengangkan lagi, ada dua perusahaan yang memenangkan proyek tersebut, di tahun 2023 PT. Maness Green Abadi menjadi pemenangnya.

Lalu pada tahun 2024 tender proyek tersebut dilaksanakan pada 28 Februari 2024, serta dimenangkan dimenangkan PT. Citra Karya Agung (CKA) yang berdomisili di Jalan Ali Hasyimi Gpilie, Kecamatan Ulee, Kareng Banda, Kota Aceh.

Melihat adanya kejanggalan tersebut, aktifis senior Nyimas Sakuntala Dewi menganggap bahwa proyek tersebut tidak transaparan dan disinyalir penuh konspirasi dalam proses lelangnya.

“Saat proyek tersebut mau dianggarkan di awal tahun 2023 banyak isu-isu adanya Ijon yang dilakukan oknum kontraktor pada oknum pejabat di Kota Bekasi. Tentunya kalau dari anggaran sebesar seperti itu, Ijon nya pun pasti besar bisa dikisaran 10 persen,” ungkap wanita berkerudung ini. Kamis (20/6/2024).

Bunda Nyimas sapaan akrabnya mengingatkan kepada Disperkimtan Kota Bekasi untuk transparan, karena itu merupakan aspek penting untuk mencapai keberhasilan segala bentuk kegiatan pemerintah.

“Keterbukaan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan proyek, hingga setelah proyek tersebut selesai dikerjakan,”ujarnya.

Keterbukaan informasi saat pelaksanaan kegiatan saja seperti papan proyek, sambung Dia, tidak cukup menggambarkan secara utuh kualitas pekerjaan.

Maka dari itu dirinya meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal serta mengawasi proyek yang menelan dua kali anggaran.

Karena menurut bunda Nyimas, Permintaan tersebut muncul karena lemah nya kinerja lembaga penegakan hukum termasuk Kejari Kota Bekasi

“APH dan KPK harus turun menindak lanjuti dugaan korupsi sejumlah proyek puluhan milyar di Kota Bekasi.,” pintanya

error: Content is protected !!