Example floating
Example floating
Pemerintahan

Kebijakan Rotasi Mutasi Pemkot Bekasi Bisa Terancam Pidana

Galih
×

Kebijakan Rotasi Mutasi Pemkot Bekasi Bisa Terancam Pidana

Sebarkan artikel ini
Foto : Rotasi Mutasi pejabat Pemkot Bekasi (doc.cam)

BEKASISATU, KOTA BEKASI – Rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi menuai kritik dari berbagai elemen mahasiswa maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

Dalam kebijakan Rotasi Mutasi, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad dituding sarat kepentingan politik, hingga melanggar banyak aturan yang sudah dibuat sebelumnya.

Iklan - Dalam Artikel
Example 300x600
Iklan - Dalam Artikel

Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang menegaskan bahwa yang dilakukan Pj Walikota untuk melakukan Rotasi Mutasi bisa berdampak pidana.

Menurutnya, larangan rotasi mutasi ini berlaku 6 bulan terhitung sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU RI sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

“Pilkada Kota Bekasi tahapannya sudah dimulai, masa melakukan Rotasi Mutasi pejabat. Pj. Walikota Bekasi bisa dikenai sanksi pidana, sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan pidana penjara paling lama 6 bulan,” tegas

Apalagi menurut Bung Nico sapaan akrabnya, Bawaslu RI juga sudah melayangkan surat ke Kemendagri agar melarang kepala daerah melakukan rotasi mutasi setelah 22 Maret 2024.

“Karena penetapan calon kepala daerah itu 22 September. Jadi ini sangat jelas pelanggaran yang dilakukan Pj Wali Kota,. Seharusnya Bawaslu Kota Bekasi juga bisa merespon persoalan ini,” tegas Nico.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini pun mencontohnya beberapa kabupaten yang harus membatalkan sendiri hasil mutasi karena baru menyadari melanggaran UU Pilkada.

“Coba saja cek di Kabupaten Pasaman Barat, di Kabupaten Torana Utara yang sufah dilantik 4 hari, kemudian dibatalkan oleh bupati itu sendiri,” ungkapnya.

Untuk itu, Nico mendesak Pj Wali Kota Bekasi segera membatalkan mutasi rotasi itu. Dan meminta Raden Gani tidak berpolitik praktis.

Bahkan, Nico kembali mendesak agar pimpinan dewan merekomendasi pergantian Pj Wali Kota kepada Mendagri.

“Dari awal sampai saat ini hanya bikin gaduh. 8 bulan pimpin kota bekasi tidak ada prestasi. Dan Mendagri harus tahu ini,” tegasnya kesal.