Kota Bekasi – Badan Pemeriksa Keuangan selaku pengawas resmi keuangan negara menemukan kejanggalan terhadap penggunaan anggaran Bantuan Partai Politik (Banparpol) oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi
Hal ini dikatakan langsung, Ketua Umum LSM Kompi (Komite Masyarakat Peduli indonesia) Ergat Bustomy, dalam keterangan resminya, Rabu (14/04/21)
Ergat menjelaskan bahwa temuan tersebut termaktub dalam surat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat No 26B/S-BP/XVIIIBDG/04/2020 tertanggal 1 April 2020.
“Penggunaan anggaran yang bersumber pada APBD Kota Bekasi tahun 2019 harus tepat sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada, dan sangat disayangkan kalau ada anggran parpol menjadi temuan dalam LHP BPK,” ujar ergat
Adapun kesimpulan dari Hasil Audit BPK LPJ Banparpol Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi di bawah kepemimpinan H.Sholihin sebagai Ketua DPC yang bersumber APBD Kota Bekasi TA 2019, menunjukkan bahwa bukti pertanggungjawaban tidak lengkap senilai Rp24.000.000.
“Jangan lihat kecilnya tapi penggunaan uang negara harus dipertanggungjawabkan apalagi mereka pimpinan parpol dan anggota dewan juga pastinya lebih mengerti,” Ungkap ergat
Melihat temuan BPK tahun 2019 tersebut, lanjut ergat, terindikasi adanya penggunaan anggaran yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya, dan meminta kepada kejaksaan negeri untuk segera memeriksa pimpinan partai persatuan pembangunan Kota Bekasi
“Kalo memang ada temuan kami mendorong untuk pihak kejaksaan segera memeriksa ketua PPP kota Bekasi untuk memastikan tidak ada kecurangan atau penggunaan uang negara yang fiktif,” ucap ergat
Sebagai informasi, anggaran Banparpol sebesar Rp117.348.500 yang diterima oleh DPC PPP Kota Bekasi yang bersumber pada APBD merupakan angka yang harus dilaporkan secara terperinci dan benar penggunaannya. Sehingga tidak ada penggunaan anggaran yang fiktif. (GL)
